Parik Malintang (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat menyalurkan bantuan dari Komisi VII DPR RI senilai Rp500 juta bagi 250 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
"Setiap penerima mendapatkan bantuan Rp2 juta yang diberikan berupa barang seharga Rp1.750.000 dan uang tunai Rp250 ribu," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis saat penyaluran bantuan tersebut di Pariaman, Rabu.
Bupati menjelaskan bantuan yang dikucurkan disesuaikan dengan jenis usaha yang digeluti masyarakat, mulai dari sektor kuliner dan perdagangan, hingga peternakan ayam, itik, serta budi daya perikanan.
Bagi pelaku UMKM kuliner, bantuan diberikan dalam bentuk peralatan penunjang produksi seperti blender, kompor gas, regulator, tabung gas, dan panci. Sementara untuk sektor perikanan dan peternakan, bantuan difokuskan pada pengadaan bibit serta pakan untuk kebutuhan selama dua bulan.
"Uang tunai Rp250 ribu tersebut untuk memenuhi kebutuhan usaha yang mungkin masih kurang menurut penerima bantuan tersebut," ujarnya.
Selain paket tersebut, Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Padang Pariaman turut menambahkan bantuan berupa lima kilogram tepung terigu bagi penerima.
Ia berharap stimulan ini mampu membangkitkan kembali geliat ekonomi para korban bencana agar perlahan dapat pulih seperti sedia kala.
John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa sumber dana bantuan ini bersifat non-APBD, melainkan berasal dari sumbangan pribadi anggota Komisi VII DPR RI beserta mitra kerjanya.
Guna memastikan efektivitas bantuan, ia telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pengawasan ketat serta pembinaan berkelanjutan agar usaha warga dapat berkembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Padang Pariaman Hendri Satria mengungkapkan, semula tercatat sebanyak 605 pelaku UMKM yang melaporkan dampak bencana.
Setelah dilakukan verifikasi lapangan secara faktual, ditemukan 424 pelaku usaha yang memenuhi kriteria. Namun, melalui proses kurasi lebih lanjut, ditetapkan 250 penerima prioritas.
"Karena melihat anggaran yang tersedia dan keinginan bupati agar bantuan yang diberikan memberikan dampak terhadap penerima maka jumlah penerima diperkecil menjadi 250 keluarga," katanya.
Secara rinci, 250 penerima tersebut terdiri dari 200 UMKM di bidang kuliner dan perdagangan, 37 di bidang peternakan, serta 13 UMKM di sektor perikanan.
Hendri menambahkan, Pemkab Padang Pariaman tetap mengupayakan agar sisa pelaku usaha terdampak lainnya bisa mendapatkan kompensasi serupa melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Sedangkan bagi 250 pengusaha UMKM yang telah menerima bantuan kali ini, dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan serupa dari skema lainnya.
