Parik Malintang (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, tengah melakukan verifikasi terhadap 605 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 untuk penyaluran bantuan stimulan usaha.
"Berdasarkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), awalnya tercatat 388 pelaku UMKM yang terdampak," kata Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Padang Pariaman, Hendri Satria di Parik Malintang, Selasa.
Hendri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyebarkan kuesioner kepada para pelaku usaha tersebut guna mengidentifikasi kebutuhan mereka, baik untuk melanjutkan usaha lama maupun merintis usaha baru pascabencana.
Dalam perjalanannya, Pemkab Padang Pariaman juga mengakomodasi para petani yang kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian mereka rusak berat diterjang bencana.
"Karena adanya tambahan dari sektor pertanian yang beralih ke UMKM ini, jumlah pemohon yang mengisi kuesioner meningkat menjadi 605 orang," katanya.
Adapun total anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini mencapai Rp500 juta, yang bersumber dari dana bantuan Komisi II dan mitra kerja terkait.
"Mengingat tingginya jumlah pendaftar, kami sedang melakukan verifikasi lapangan secara ketat. Targetnya dalam beberapa hari ke depan proses ini rampung," tambah Hendri.
Di sisi lain, dampak bencana ini dirasakan nyata oleh pelaku usaha di lapangan. Zamri, seorang pengusaha kuliner di Sungai Garinggiang, mengaku mengalami penurunan omzet signifikan selama lebih dari satu bulan sejak puncak bencana pada November 2025.
Meskipun fisik tokonya tidak rusak, terputusnya akses jalan utama di kawasan Luhuang, Nagari Kuranji Hulu, akibat longsor (terban) serta cuaca ekstrem menghambat aktivitas ekonomi.
"Sekarang alhamdulillah omzet mulai normal kembali seiring langkah cepat pemerintah membangun jembatan darurat (bailey) di lokasi yang terputus," ujar Zamri.
