Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mawengkang dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan hal tersebut merespons sikap Israel yang menyatakan penolakan untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.
"Kita perlu tekankan bahwa dinamika administratif itu setidaknya jangan sampai menghambat mandat dari Board of Peace. Jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil, melakukan upaya-upaya rekonstruksi, dan membantu saudara-saudara kita di Gaza," kata Yvonne.
Yvonne turut menggarisbawahi pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat melakukan kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak terikat pada persyaratan wajib mengeluarkan iuran tertentu.
Menurut dia, prioritas Indonesia saat ini adalah memastikan partisipasi dalam dewan tersebut benar-benar mampu menjamin mandat organisasi berjalan sesuai tujuan yang disepakati bersama.
"Saat ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menjamin , dengan partisipasi kita di Board of Peace itu bisa menjamin mandatnya Board of Peace ini benar-benar berjalan sesuai tujuannya yang kita inginkan sama-sama," ujarnya.
Terkait kontribusi, Indonesia saat ini lebih memfokuskan peran nyata melalui pengiriman personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai apakah Indonesia akan turut memberikan iuran dana kepada BoP atau sepenuhnya mencukupkan kontribusi melalui pengiriman pasukan ISF ke wilayah konflik tersebut.
