Parik Malintang (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Pusat telah mulai merealisasikan bantuan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 di daerah tersebut.
Langkah percepatan ini didasarkan pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun oleh pemerintah setempat guna memulihkan akses dan fasilitas publik.
"Seluruh dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh bencana telah kami laporkan melalui dokumen R3P, dokumen tersebut kami serahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Jumat.
John Kenedy menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut, pihaknya mengajukan kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur sebesar Rp3,2 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian materiil akibat bencana yang mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Salah satu fokus utama bantuan pusat yang bersumber dari dokumen R3P adalah pemulihan akses air bersih. Ia menyebutkan, perbaikan pipa air bersih telah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp278 miliar.
"Dan sudah ditunjuk pelaksanaanya, perusahaan BUMN yaitu PP," katanya.
Bupati optimis usulan dalam Dokumen R3P akan direalisasikan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk mendukung penuh proses pengerjaan di lapangan agar berjalan lancar.
Selain infrastruktur umum, sektor pertanian juga mendapat perhatian khusus. Kementerian Pertanian mengucurkan dana tugas pembantuan sebesar Rp12,5 miliar yang disalurkan melalui Satuan Kerja XIII Provinsi Sumbar.
Anggaran tersebut mencakup enam agenda utama, yakni optimalisasi lahan (Oplah) sawah non-rawan bencana, rehabilitasi lahan terdampak, perbaikan dam parit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, serta perbaikan jaringan irigasi tersier.
Optimalisasi lahan difokuskan pada 446 hektare sawah dengan kerusakan ringan (sedimentasi 10-30 cm). Sementara itu, program rehabilitasi menyasar 198 hektare lahan dengan kerusakan sedang (sedimentasi di atas 30 cm hingga 100 cm).
Rencananya, kegiatan optimasi lahan akan dimulai awal Maret 2026, sedangkan rehabilitasi lahan dijadwalkan terlaksana setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah atau pertengahan Maret 2026.
Di sisi lain, BNPB turut mengalokasikan dana sekitar Rp5 miliar untuk perbaikan 310 unit rumah warga dengan kategori rusak ringan dan sedang. Bantuan ini telah disalurkan secara langsung ke rekening penerima pada pertengahan Februari 2026.
