Padang Pariaman (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berhasil menuntaskan perbaikan 446 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian RI.
Capaian ini menandai keberhasilan daerah dalam melakukan akselerasi pemulihan sektor pertanian pascabencana, di mana pengerjaan fisik berhasil dirampungkan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk lahan sawah rusak ringan, seluruhnya telah tertangani 100 persen melalui bantuan optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian seluas 446 hektare," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Kamis.
Bupati menjelaskan, percepatan rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian RI pada 14 April 2026. Mengingat sawah adalah tulang punggung ekonomi petani, pihaknya memacu pengerjaan hingga selesai dalam waktu 23 hari dari target satu bulan yang diberikan pusat.
Keberhasilan tersebut dikukuhkan melalui penanaman serentak di Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, pada Rabu (13/5).
“Alhamdulillah, target yang diberikan Bapak Menteri selama satu bulan berhasil kita tuntaskan kurang dari satu bulan," katanya.
Berdasarkan data teknis, total luas lahan sawah di Padang Pariaman yang terdampak bencana mencapai 1.263,4 hektare. Selain kategori rusak ringan, terdapat lahan rusak sedang seluas 238,25 hektare, di mana 198 hektare di antaranya telah ditangani melalui bantuan APBN.
"Sedangkan lahan rusak sedang seluas 238,25 hektare, yang baru dapat ditangani 198 hektare melalui bantuan APBN, sementara sisanya belum memenuhi persyaratan luas minimal hamparan," ujar John Kenedy Azis.
Kondisi lebih menantang terlihat pada lahan rusak berat yang mencapai 450,7 hektare, serta 100,5 hektare lahan yang hilang akibat abrasi sungai. Hingga saat ini, kategori tersebut belum mendapatkan alokasi rehabilitasi. Kondisi serupa melanda komoditas jagung dengan total kerusakan dan kehilangan mencapai 570,35 hektare.
Atas dasar itu, Bupati secara resmi meminta dukungan Kementan untuk membantu rehabilitasi sisa lahan terdampak tersebut karena sifatnya yang krusial bagi hajat hidup petani.
Secara terpisah, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengungkapkan bahwa kunci dari percepatan ini adalah penambahan alat berat di lapangan.
"Sebelumnya hanya satu alat berat untuk membersihkan material sisa banjir, namun (sejak kemarin) alat berat yang bekerja menjadi lima unit," kata Hendra.
Dengan optimalisasi alat tersebut, pembersihan material sisa banjir dapat dipangkas durasinya sehingga lahan bisa segera ditanami kembali. Program Oplah dan rehabilitasi lahan ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui skema bantuan Kementerian Pertanian.
