Padang Pariaman (Pumpunan) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan tenggat waktu satu bulan bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk merampungkan rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana.
Mentan menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak segan untuk menarik kembali alokasi anggaran apabila daerah dinilai tidak serius atau lamban dalam proses eksekusi di lapangan.
“Target kita satu bulan harus selesai. Perkuat kolaborasi, jangan ada hambatan administrasi,” tegas Mentan Amran saat meninjau sawah terdampak di Korong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuak Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (12/4/2026).
Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Amran menjelaskan bahwa penanganan dampak bencana ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Pemerintah pusat sendiri telah mengucurkan dukungan anggaran sekitar Rp500 miliar khusus untuk wilayah Sumatera Barat.
Amran mengingatkan agar pemerintah daerah segera memangkas birokrasi yang berbelit guna mempercepat realisasi program. Ia menekankan bahwa keberlangsungan pangan tidak boleh tersandera oleh urusan administratif.
“Pemerintah pusat dapat menarik kembali anggaran jika daerah tidak serius dalam pelaksanaannya,” ujar Amran mengingatkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, total lahan persawahan yang terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 6.443 hektare.
Khusus di Kabupaten Padang Pariaman, tercatat seluas 1.236,4 hektare lahan mengalami kerusakan dengan kategori mulai dari rusak ringan hingga hilang.
Menanggapi ultimatum tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui bahwa tantangan utama saat ini memang terletak pada aspek teknis dan birokrasi, meskipun dana dari pusat sudah tersedia di daerah.
Vasko memastikan Pemerintah Provinsi akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi petani yang selama ini terpukul akibat bencana.
Di sisi lain, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan porsi alokasi sebesar Rp12,5 miliar melalui program Optimasi Lahan Sawah Terdampak Bencana (Oplah Bencana).
Program ini menyasar sekitar 446 hektare lahan yang dikelola oleh 18 kelompok tani di 9 nagari dan 7 kecamatan.
Bantuan tersebut difokuskan pada pemulihan sawah yang mengalami kerusakan ringan akibat sedimentasi banjir, serta perbaikan jaringan irigasi tersier. Langkah ini diharapkan dapat segera mengembalikan produktivitas lahan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Sumatera Barat.