Langkah ini diambil menyusul kesuksesan implementasi program serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, pada tahun lalu.
"Padang Pariaman sangat siap untuk menjadi bagian dari penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita punya potensi, data, dan semangat masyarakat pesisir yang tinggi. Tinggal bagaimana kita dorong dengan dukungan pusat,” kata Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat di Parik Malintang, Selasa.
Rahmat menjelaskan bahwa kesiapan daerahnya didukung oleh indikator teknis yang kuat, mulai dari ketersediaan lahan, keberadaan koperasi desa, hingga jumlah pelaku usaha perikanan yang terhimpun dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
Selain itu, angka produksi perikanan serta dukungan akses pasar menjadi modal utama pengembangan kawasan tersebut.
Dalam usulan terbaru ini, Pemkab Padang Pariaman merekomendasikan empat nagari (desa adat) sebagai calon lokasi pembangunan, yakni Nagari Seulayat dan Nagari Tapakih di Kecamatan Ulakan Tapakis, serta Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau.
Guna memastikan progres usulan tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat secara langsung menemui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Komjen Pol. (Purn) Drs. Lotharia Latif, di Jakarta pada Senin (13/4) untuk menyerahkan proposal resmi.
Bantuan Armada Tangkap
Selain pengembangan kawasan, Pemkab Padang Pariaman juga mengajukan bantuan sarana prasarana berupa armada penangkapan ikan modern. Usulan tersebut mencakup dua paket Kapal Purse Seine berkapasitas 30 GT dan satu paket Kapal Purse Seine 50 GT, lengkap dengan alat tangkapnya.
Rahmat menekankan bahwa modernisasi armada sangat mendesak untuk meningkatkan volume tangkapan nelayan, namun keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam pengadaan mandiri.
“Dengan dukungan kapal dan alat tangkap yang memadai, produktivitas nelayan akan meningkat signifikan. Ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Melalui intervensi pemerintah pusat, diharapkan ketimpangan fasilitas penangkapan ikan di Padang Pariaman dapat teratasi sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan nelayan di wilayah Sumatera Barat.
