Padang Pariaman (Pumpunan) - Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat John Kenedy Azis memperjuangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pemulihan pembangunan pascabencana di kabupaten tersebut.
Upaya itu dilakukan saat John Kenedy Azis melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Fadhly.
John Kenedy Azis mengatakan Kabupaten Padang Pariaman masih membutuhkan dukungan fiskal yang kuat untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor pascabencana, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Padang Pariaman saat ini sedang berjuang mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU," katanya.
Ia menjelaskan meskipun pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Selain menyampaikan kebutuhan pemulihan pascabencana, bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan data strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam formulasi penghitungan DAU.
Menurut dia, perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan peserta didik, serta sejumlah indikator lainnya perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
"Kami ingin memastikan bahwa data-data yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan begitu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Askolani mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Ia mengatakan peluang peningkatan dana transfer ke daerah terbuka sepanjang didukung data yang valid, akurat, dan mutakhir sesuai komponen yang digunakan dalam formula penghitungan DAU.
"Peningkatan dana transfer ke daerah tentu dimungkinkan sepanjang didukung oleh pembaruan data yang menjadi bagian dari formula penghitungan DAU. Karena itu, validitas dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting," katanya.
Usai audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, pembahasan teknis dilanjutkan bersama Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus.
Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme pembaruan data serta langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar kebutuhan fiskal daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pembaruan data pendukung dapat segera ditindaklanjuti sehingga alokasi dana transfer yang diterima semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama untuk mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
