Padang Pariaman (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang karena sejumlah kerusakan infrastruktur yang belum tertangani masih menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan kondisi tersebut terlihat dari masih terputusnya sejumlah akses transportasi, rusaknya lahan pertanian, hingga terganggunya aktivitas ekonomi warga di daerah terdampak bencana.
"Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat," katanya saat menerima kunjungan tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera di Pendopo Bupati Padang Pariaman, Kamis.
Ia menjelaskan dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir 2024 masih dirasakan hingga saat ini. Sejumlah jembatan penghubung belum berfungsi normal, jalan mengalami kerusakan berat, sementara sebagian lahan pertanian tidak lagi produktif akibat perubahan aliran sungai.
Menurut dia, lambatnya pemulihan infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Ia mencontohkan peristiwa seorang warga yang hampir kehilangan nyawa saat menyeberangi sungai menggunakan tali karena jembatan penghubung belum tersedia. Warga tersebut sempat hanyut setelah pegangan talinya terlepas sebelum akhirnya berhasil diselamatkan.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa," ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat.
Kunjungan Satgas PRR yang dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma dilakukan untuk memantau perkembangan pemulihan pascabencana sekaligus mengevaluasi sejumlah program rehabilitasi yang telah berjalan.
Dalam peninjauan lapangan, tim melihat langsung kondisi jalan menuju PLTA Singkarak yang terdampak banjir, lahan pertanian di kawasan Tanah Taban, serta Jembatan Anduriang yang putus akibat bencana.
Di lokasi tersebut, masyarakat hingga kini masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai.
Tim juga meninjau Jembatan Sikabu yang menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam program rehabilitasi pascabencana.
Pemerintah daerah berharap hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sehingga aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali pulih.
