 |
| Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (kanan) menyerahkan proposal permohonan bantuan kepada Menteri Lingkungan Hidup di Kantor Bupati Padang Pariaman |
Enam Lingkung (Pumpunan)- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) guna mempercepat pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan di daerah itu.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu, mengatakan pengelolaan sampah di daerah tersebut tidak lagi hanya berorientasi pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat.
"Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA, tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya," katanya.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari yang nantinya berperan mengelola sampah di tingkat lokal.
Karena itu, lanjutnya, dalam proposal permohonan bantuan yang diserahkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat pada Selasa (14/7), Pemkab Padang Pariaman mengusulkan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, serta 103 unit becak motor pengangkut sampah.
Ia menjelaskan jumlah kontainer sampah dan becak motor yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah nagari definitif di Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 103 nagari sehingga setiap nagari memiliki sarana pengangkutan sampah.
Selain pengadaan armada, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan dan satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.
John Kenedy Azis mengatakan konsep pengelolaan sampah yang diterapkan mengedepankan ekonomi sirkular dengan mendorong masyarakat memilah sampah menjadi tiga kategori, yakni sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah maupun pengepul, serta sampah residu yang akan diproses menggunakan sistem pengolahan lanjutan.
Menurut dia, TPS 3R nantinya akan dikelola oleh KSM sehingga menjadi pusat aktivitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, sedangkan TPST akan dikelola pemerintah daerah sebagai pusat pengolahan akhir.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan pelayanan persampahan, mengurangi timbulan sampah dari sumber, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
"Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya menerima sejumlah usulan bantuan penyelesaian persoalan sampah dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat saat kunjungan kerja ke provinsi tersebut.
Ia mengatakan pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan kepada daerah meski saat ini kementerian masih menunggu proses revisi anggaran.
"Saat ini ada revisi anggaran di kementerian, mudah-mudahan dalam satu bulan ini ada anggaran sehingga bisa merespon permintaan dari daerah," katanya saat Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup/Penanganan Pengelolaan Sampah dan TPA di Parik Malintang.
Menurut Jumhur, pemerintah pusat perlu turun tangan secara langsung dalam penanganan sampah karena persoalan tersebut telah memerlukan penanganan yang serius, terintegrasi, dan menyeluruh di berbagai daerah.
