Padang Pariaman (Pumpunan) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam peran Posyandu guna memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat nagari dapat terdata dan ditangani secara lintas sektoral.
Ketua Tim Pembina Posyandu Padang Pariaman, Nita Christanti Azis, menyebutkan bahwa melalui sistem Integrasi Layanan Primer (ILP) ini, Posyandu kini memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Transformasi ini menandai perubahan Posyandu dari layanan kesehatan dasar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum,” ujar Nita Christanti Azis di Puskesmas Talao Mundam, Senin.
Ia menjelaskan, perluasan fungsi ini menjadikan kader Posyandu sebagai ujung tombak dalam menghimpun data terkait masalah sosial, kondisi fisik hunian warga, hingga stabilitas keamanan di lingkungan terkecil.
Seluruh informasi yang masuk melalui kader tersebut nantinya tidak hanya berhenti di Dinas Kesehatan, melainkan didistribusikan ke dinas teknis lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP.
“Harapannya, setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif,” kata Nita.
Menurutnya, langkah ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memastikan setiap intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data rill yang ditemukan kader di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri menargetkan transformasi ini akan mencakup seluruh jaringan Posyandu yang berjumlah sekitar 800 unit di wilayah tersebut secara bertahap.
Dengan pola baru ini, Posyandu secara resmi diposisikan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi sekaligus menghubungkan dinamika kebutuhan masyarakat di akar rumput dengan kebijakan strategis pemerintah kabupaten.
