Pemkab Padang Pariaman melalui keterangan yang diterima Pumpunan Sabtu (9/5) menjelaskan langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek teknis serta dampak lingkungan di kawasan Sungai Batang Anai agar pembangunan akses penyeberangan tidak memicu risiko baru bagi permukiman dan lahan pertanian warga.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, sebelumnya telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat membangun jembatan darurat pascabencana guna menjamin konektivitas masyarakat.
“Yang paling utama bagi pemerintah daerah saat ini adalah keselamatan masyarakat. Karena itu saya langsung menginstruksikan Dinas PUPR dan OPD terkait untuk bergerak cepat membangun jembatan darurat agar aktivitas warga dapat kembali berjalan,” tegas Bupati yang akrab disapa JKA tersebut.
Menindaklanjuti instruksi itu, dua unit alat berat sempat dikerahkan untuk penataan lokasi. Namun, muncul aspirasi dari masyarakat Nagari Anduriang yang diformalkan dalam berita acara kesepakatan pada Rabu (6/5).
Warga meminta agar titik pembangunan jembatan darurat dipindahkan ke bagian tengah jembatan yang rusak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan arus sungai yang berpotensi mengancam stabilitas lahan di sekitar lokasi.
Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya normalisasi dan pengaturan aliran Sungai Batang Anai terlebih dahulu sebelum jembatan darurat didirikan.
Pemkab Padang Pariaman merespons positif kesepakatan tersebut dengan melakukan penyesuaian teknis. Alat berat ditarik sementara sembari menunggu koordinasi lanjutan mengenai proses normalisasi sungai, yang secara kewenangan berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Sumatera Barat.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Padang Pariaman telah melayangkan surat resmi kepada BWS Sumatera V pada 7 Mei 2026 untuk mempercepat penanganan kawasan tersebut.
Bupati JKA menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dan hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat Anduriang.
“Kita memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi bencana lanjutan. Karena itu pemerintah daerah memilih mengedepankan keselamatan, koordinasi, dan kesepakatan bersama agar solusi yang diambil benar-benar aman bagi masyarakat. Yang jelas, pemerintah daerah tidak pernah mundur untuk memperjuangkan akses masyarakat. Semua langkah yang diambil hari ini semata-mata agar penanganan dilakukan secara tepat, aman, dan tidak menimbulkan risiko baru bagi warga,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pemkab Padang Pariaman terus melakukan koordinasi lintas instansi agar pembangunan jembatan darurat dapat segera dilanjutkan sesuai regulasi teknis dan kesepakatan warga, sembari terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen dari pemerintah pusat dan provinsi.
