Pariaman (Pumpunan) - Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, Sumatera Barat pada 2025 mencapai Rp57,46 miliar atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah daerah itu, meningkat 25,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"PAD Kota Pariaman pada tahun 2025 mencapai Rp57.459.978.227,89. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Kota Pariaman," kata Yota saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman, Senin.
Ia mengatakan realisasi PAD tersebut meningkat Rp11,55 miliar dibandingkan 2024 yang menunjukkan semakin menguatnya kemandirian fiskal daerah.
Menurut dia, peningkatan tersebut merupakan hasil dari optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, inovasi pelayanan publik, serta penguatan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
"Kemandirian fiskal kita mulai menguat. Kerja optimalisasi pajak dan retribusi, inovasi pelayanan, serta penguatan pengawasan mulai memberikan hasil nyata," ujarnya.
Yota menjelaskan secara keseluruhan pendapatan daerah pada 2025 dianggarkan sebesar Rp655,74 miliar dengan realisasi mencapai Rp620,44 miliar atau 94,62 persen dari target.
Meski realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lanjutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
Namun demikian, ia menegaskan pertumbuhan PAD menjadi indikator positif karena menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal.
Selain itu, kata dia, capaian tersebut turut didukung tata kelola keuangan daerah yang konsisten dan akuntabel, yang ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali.
"Capaian WTP 13 kali yang diterima Kota Pariaman bukan kebetulan. Ini hasil konsistensi, disiplin, dan komitmen dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," katanya.
Ia menambahkan realisasi APBD 2025 tetap diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Menurut dia, capaian pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.
Meski demikian, Yota mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
